ESENSINEWS.com – Presiden Majelis Dzikir RI-1 Habib Salim Jindan Baharun meminta agar pimpinan KPK yang baru harus kredibel dan transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Dia berharap agar tak ada tebang pilih dalam menangani kasus.
“Contoh ini kasus di Buton Tengah, yakni Simpang Lima Labungkari sudah jelas, bahkan sudah pernah dilaporkan jadi tak perlu mengulur-ngulur waktu untuk bertindak,” kata Habib yang berprofesi sebagai lawyer ini.
Menurut Penasehat DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) kalau sudah ada laporan maka tugas KPK melakukan penyelidikan secara komprehensif.
Saat ini masyarakat Buton Tengah lagi menunggu KPK memanggil oknum Bupati dan mereka yang terlibat di dalamnya, yang diduga melakukan mark up senilai Rp2,8 Miliar dari anggaran yang diparipurnakan sebenarnya hanya Rp4 miliar dan menjadi Rp6,8 miliar.
“Saya menduga ada dirty play atau permainan kotor dalam kasus ini, untuk GIAK mendorong pihak KPK untuk mengusut tuntas biar tak ada polemik ditengah masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Jerry Massie mengisyaratkan akan membawa kasus ini ke ranah KPK bahkan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dirinya balik dari Amerika Serikat (AS) usai melakukan riset.
Editor : Akhrom
