ESENSINEWS.com – Politisi Partai Bulan Bintang, Sulawesi Tenggara, Saleh Ganiru, pada Senin, dini hari, menyikapi pernyataan Tasman bahwa dugaan korupsi proyek simpang lima Labungkari yang anggaran sebelumnya Rp 4 miliar tidak pernah disulkan dan tidak pernah dieksekusi dalam APBD.
“Jadi kalau Pak Tasman itu ngomong bahwa itu tidak pernah diusulkan dan tidak pernah di eksekusi dalam APBD, pertanyaannya APBD mana yang dibaca oleh Pak Tasman? dan pada saat rapat-rapat APBD Pak Tasman itu rapat dimana?” tayannya.
“Penjelasan Pak tasman itu tegasnya bikin kabur air,” sebutnya.
Hal itu, kata Saleh, semakin membuka kebobrokan DPRD Kabupaten Buton Tengah dalam membahas APBD yang asal setuju saja tanpa melihat subtansi.
Apalagi penambahan anggaran tersebut, sambung Saleh, benar dilakukan karena ada item pekerjaan yang belum sempat dilaksanakan termasuk pra design dan ada unsur kemahalan harga.
“Bagaimana mungkin Tasman sebagai anggota DPRD mengatakan bahwa tidak pernah ada usulan untuk simpang lima Labungkari anggaran 4 miliar itu yang dalam pelaksanaannya berkembang menjadi 6,8 miliar. Dinas PU sendiri selaku SKPD teknis sejak dua minggu lalu sudah mengakui bahwa memang ada alokasi anggaran usulan 4 miliar tapi dalam perkembangannya menjadi 6,8 miliar,” tegasnya.
Saleh pun mengimbau kepada semua pihak, yakni DPRD, Eksekutif, dan masyarakat, untuk menyamakan presepsi dalam persolan ini terkait implementasi proses penegakan aturan main dalm pemerintahan.
“Kalau pembelaannya seperti ini, kelihatan bahwa di DPRD Buteng itu ada geng-gengan. Mau salah separah apapun eksekutif tetap ada gep yang membela di DPRD. Tidak boleh seperti ini DPRD, jangan kalau salah pemerintah pokoknya benar terus, bahaya itu,” urainya.
“Terus dimana fungsi DPRD sebagai perpanjang tangan mulut rakyat untuk mengontrol kerja-kerja pemerintah? Harusnya DPRD itu kesampingkan dulu ego-ego pribadi,” pungkasnya.
Penulis: M. Sadli Saleh
