ESENSINEWS.com – Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah diperebutkan sejumlah partai politik. Lobi-lobi politik sudah dilakukan untuk memuluskan ‘jago-jagonya’ menempati posisi tersebut. Partai Gerindra menyiapkan beberapa nama, salah satunya Ahmad Muzani karena dinilai diterima semua fraksi di parlemen. Gerindra disebut berpeluang besar rebut kursi Ketua MPR.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai, kursi ketua MPR akan diberikan kepada Gerindra jika partai tersebut sepakat rekonsiliasi dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pascapilpres. Namun menurutnya, bila tidak maka posisi ketua MPR kemungkinan diberikan ke Partai Golkar.
“Jika Gerindra tidak jadi rekonsiliasi, kemungkinan besar Golkar yang akan diberi jatah ketua MPR RI. PKB kan sudah ada KH Ma’ruf Amin yang representasi dari NU. PKB kan lahir dari rahim NU. Tapi jika Gerindra jadi rekonsiliasi dengan Jokowi, bisa saja jatah kursi MPR diberikan ke Gerindra,” kata Ujang di Jakarta, seperti dikutip dari harianterbit.com, Senin (22/7/2019).
Meski begitu, Ujang berpendapat dinamika politik masih cair dan dinamis. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ia menggarisbawahi kursi ketua MPR akan sulit didapat lagi oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Pasalnya, daya tawar partai tersebut dinilai kecil ke kubu Jokowi.
“Ketua MPR tidak akan didapatkan lagi oleh PAN. PAN bargaining-nya kecil ke kubu Jokowi,” ungkapnya.
Calonkan Muzani
Ketua DPP Partai Gerindra Fary Djemy Francis, mengatakan, partainya menyiapkan beberapa nama untuk diajukan sebagai Ketua MPR RI. Salah satunya, Ahmad Muzani yang sosoknya dinilai diterima semua fraksi di parlemen. “Salah satunya Pak Muzani yang selama ini bisa diterima semua fraksi,” kata Fary di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Fary mengatakan, nama Muzani tersebut merupakan pembicaraan di internal Gerindra, namun nanti yang akan memutuskannya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut dia, posisi Ketua MPR RI sangat strategis dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terbelah yaitu tugas menyatukan ada di MPR RI.
“Tugas menyatukan itu ada di MPR, bukan DPR. DPR itu pasti ramai terus soal program-program yang menyakut ekonomi, hankam, politik dan hukum,” ujarnya.
Kecil Peluang
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, kecil peluang bagi Partai Gerindra untuk mengisi posisi ketua MPR. Alasannya, Koalisi Indonesia Adil Makmur telah dibubarkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga sulit bagi Gerindra untuk membangun kekuatan politik.
“Karena barisannya sudah bubar jalan, jadi fight sendirian,” ujar Adi di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurutnya, ada partai lain yang paling realistis menduduki posisi ketua MPR. Tentunya, hal tersebut didasarkan atas proporsionalitas pada perolehan suara di DPR. “Maka nama dari Golkar dan PKB paling banyak ditunggu orang sebenarnya,” ujarnya
Ia menambahkan, Gerindra sebenarnya punya kans untuk menempatkan kadernya di jabatan di ketua MPR, asalkan PDI Perjuangan dan partai pengusung Joko Widodo (Jokowi) lainnya rela memberikan karpet merah tersebut kepada Gerindra. Jika rekonsiliasi dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan maka Gerindra berkesempatan mendapatkan jabatan itu.
“Tapi publik menginginkan rekonsiliasi itu lillahi ta’ala aja,” ucapnya.
Bisa Dibicarakan
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat mengatakan, pihaknya akan membicarakan soal permintaan Partai Gerindra terkait kursi MPR periode 2019-2024.
“Nanti kami bisa bicarakan itu (kursi Ketua MPR untuk Gerindra, red),” kata Airlangga di Jakarta, kemarin.
Airlangga menyatakan, sebenarnya posisi Ketua MPR bisa ditentukan dengan melihat jumlah perolehan kursi partai politik yang lolos ke DPR sesuai hasil rekapitulasi KPU.
Menurut dia, komposisi kursi partai pendukung Presiden Jokowi sudah cukup untuk paket koalisi di parlemen.
“Kan kami punya koalisi pendukung pemerintah. Itu jumlah kursinya cukup lah untuk paket koalisi. Kita lihat jumlah kursi lah,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, mengatakan, mekanisme sistem paket yang diberlakukan dalam pemilihan pimpinan MPR membuat pihaknya terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan partai politik mana pun, termasuk Gerindra.
“Karena sistem pemilihan Ketua MPR itu sistem paket maka sangat mungkin terbuka melakukan pembicaraan dengan partai lain,” kata Ace di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Meski begitu, partai politik di koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum membicarakannya. Golkar, kata Ace, akan memprioritaskan pembicaraan soal komposisi pimpinan MPR bersama partai koalisi.
Menurutnya, jabatan Ketua MPR periode mendatang logisnya diberikan kepada partai politik dengan perolehan kursi di DPR terbanyak kedua hasil Pemilu 2019, yakni Golkar.
“Ketua MPR logisnya diduduki partai pemenang kedua. Kalau Gerindra menduduki kursi itu, belum sama sekali dibicarakan di koalisi kami,” kata Ace.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengharapkan kursi Ketua MPR periode 2019-2024 bisa diisi oleh kader Gerindra agar lebih memperkuat rekonsiliasi usai Pilpres 2019.
