Esensinews.com – Pembatalan pelantikan Doni Monardo menjadi kepala BNPB cukup menyedot perhatian publik. Peristiwa ini tentu bisa menjadi konsumsi politik karena peristiwanya terjadi di tahun pertarungan politik yang kurang lebih tinggal tersisa 100 hari.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Imstitute (IPI) Peristiwa ini mengingatkan publik pada kasus yang menimpa Maruarar Sirait yang gagal dilantik menjadi menteri dan Mahfud MD yang gagal menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.
“Peristiwa batalnya pelantikan mantan Danjen Koppasus ini menjadi kepala BNPB tentu mengundang banyak tanya. Namun demikian saya tidak ingin berspekulasi terlalu jauh meraba-raba alasan pembatalan pelantikan Doni Monardo. Yang pasti dari segi kemampuan mantan Pangdam III/Siliwangi ini memenuhi syarat untuk menggantikan Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangilei,” kata Karyono kepada Esensinews Kamis (3/1/2019).
Karyono pun menyebut pengalaman Doni di militer dan keberhasilannya dalam bidang lingkungan seperti membentuk satgas citarum yang disebut sebagai sungai terkotor di dunia kini mulai bersih. Tetapi, mungkin karena ada kendala dari aspek yuridis maka pelantikan tersebut ditunda atau dibatalkan.
“Jabatan kepala BNPB tersebut selama ini diisi oleh jabatan sipil. Kalaupun di isi oleh orang yang berlatar belakang militer, mereka sudah purnawirawan dan rata-rata bintang dua,” ucap dia.
Sementara Doni Monardo masih menjadi TNI aktif hingga tahun 2021. Menurut Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 Ayat 1 menyebutkan, bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.
Sesuai Pasal 47 Ayat 2 prajurit TNI boleh menduduki posisi jabatan di kantor
Sehingga dengan demikian Doni harus mengundurkan diri terlebih dahulu jika ingin menduduki jabatan sebagai kepala BNPB.
“Tapi menurut saya patut disayangkan jika Doni hanya menjabat kepala BNPB. Karir militer Doni masih memiliki masa depan gemilang. Karenanya untuk jabatan kepala BNPB sebaiknya diserahkan kepada pihak sipil saja. Menurut saya masih banyak pejabat karir yang berlatar belakang sipil dari internal BNPB yang berpengalaman dan memiliki kemampuan memimpin intstansi yang menangani tanggap darurat bencana alam,” kata dia.
