Esenainews.com – Selamat tinggal 2018, dan selamat datang 2019. Tahun depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan Pemilu Serentak persisnya pada 17 April mendatang. Masyarakat nantinya tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga anggota legistatif. Pemilu Serentak ini merupakan pertama kali digelar dan menjadi sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Namanya pesta tentu yang tergambar suasana gembira, ciamik atau asyik, meriah, dan sebagainya dalam koridor demokrasi. Inilah yang menjadikan tahun depan sebagai tahun politik.
…
Banyak pengamat politik mencatat berbagai evaluasi serta harapan di pergantian tahun ini. Lili Romli, pengamat politik misalnya yang menyoroti konflik antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menilai sejumlah perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi antar penyelenggara pemilu pada tahun ini lebih menunjukkan egoisme lembaga yang justru membuat bingung masyarakat. Yakni dalam kasus penetapan caleg mantan koruptor, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun terkait KTP elektronik (e-KTP).
“Masyarakat dibuat resah mana yang harus dipercaya antara KPU dan Bawaslu di saat mereka berselisih pendapat. Untuk itu, saya berharap tak ada lagi konflik antar keduanya,” kata Lili kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (28/12).
Pada 2019, lanjut dia, KPU dan Bawaslu harus bisa menyatu dan menyamakan persepsi terutama agar pelaksanaan Pemilu Serentak berjalan aman, jujur dan adil. “Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kedua lembaga ini fokus pada distribusi surat dan kotak suara, partisipasi pemilih hingga pengawasan yang saling terkordinasi dengan baik, jujur dan demokratis,” tukasnya.
Dari sisi peserta pemilu, Lili lebih mengimbau kepada kedua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) agar terus menyemangati para pendukungnya agar melaksanakan pesta demokrasi 2019 menjadi pemilu damai dan menyenangkan. “Para capres mesti kampanye menyejukkan, adu gagasan, bukan adu diksi dan retorika. Kampanye mesti memberikan pendidikan politk, politik keadaban bukan sebaliknya,” jelasnya.
Begitupula dengan partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) dinilai Lili belum menunjukkan kampanye yang bermutu. “Partai-partai politik harus bisa melaksanakan fungsi utamanya. Dalam tahun-tahun politk ini, partai kurang memberikan pendidikan politik,” terangnya.
Dirinya juga mengimbau agar tim pemenangan capres-cawapres ataupun caleg tak menjalankan politik uang dan kekerasan. “Jangan sampai Pemilu Serentak 2019 tercederai dari hal-hal tersebut. Demokrasi pemilu mesti berkualitas, baik secara prosedural maupun substansinya,” tandasnya.
Agus Riewanto, direktur lembaga politik hukum dan demokrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta juga menyoroti kondisi perpolitikan jelang Pemilu 2019. Ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat lebih fokus pada pemilihan capres dibanding pileg. Sehingga masyarakat seperti membeli kucing dalam karung ketika memilih caleg. “Inilah yang saya serukan kepada masyarakat agar juga memantau rekam jejak caleg agar tidak salah pilih. Dan parpol juga harus bersosialisasi lebih masif. Jangan cuma mikirin calon presiden saja,” ujarnya.
Agus pun memprediksi kompleksitas permasalahan hukum akan meningkat di awal Januari nanti hingga saat hari pencoblosan pada 17 April 2019.”Kampanye hitam (black campaign, Red) akan terus mewarnai hingga April mendatang dan bakal terus mengkapitalisasi politik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan dipastikan gerakan politik berbasis agama akan terus berlangsung sepanjang 2019 nanti,” terangnya.
Ia juga menilai pelaksanaan politik uang akan tetap masif jelang hari pencoblosan. “Money politic akan lebih masif pada 2019. Kalau ini tak bisa dicegah oleh peserta maupun penyelenggara pemilu, maka demokrasi akan tercederai,” cetusnya.
Dirinya juga mengimbau agar pelaksanaan debat capres harus menjadi momen penilaian rakyat untuk memilih pemimpin negara. “Debat Pilpres yang akan berlangsung lima kali akan menarik perhatian publik karena akan terlihat siapa programnya yang paling relevan dengan kebutuhan pemilih dan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya memprediksi pelaksanaan Pileg nanti hanya lima sampai enam parpol saja yang bisa lolos ke DPR. “Dengan syarat Parliementary Threshold empat persen, saya prediksi tak banyak parpol yang masuk. Maka dibutuhkan kampanye parpol yang lebih bermutu dan menjawab keprihatinan rakyat,” imbuhnya.
Jerry Massie, peneliti politik dari Indonesia Public Institute (IPI) turut menjelaskan bahwa panasnya tahun politik pada 2018 akan makin panas pada 2019. “Hoaks saya yakin makin merajalela, begitupula dengan hate speech yang kemudian berujung pada saling lapor ke kepolisian. Ini terutama antar pendukung capres-cawapres,” ungkapnya kepada INDOPOS.
Tak hanya itu, ia juga meyakini akan muncul banyak diksi politik yang diucapkan oleh kedua calon pasangan capres-cawapres yang justru makin membikin panas dunia politik. “Jokowi populer dengan istilah politik, tabok, genderuwo, sontoloyo. Nah begitupula dengan Prabowo dengan statement kontroversialnya, 2030 Indonesia bubar, tampang Boyolali hingga singgung profesi tukang ojek. Dan pada 2019 nanti saya gak tahu berapa banyak lagi yang akan terucap dari kedua capres itu,” tuturnya.
Sama halnya dengan Lili Romli dan Agus, Jerry menilai bahwa rakyat lebih fokus kepada Pilpres dibanding Pileg. Sehingga debat capres-cawapres yang dilaksanakan pada 2019 nanti akan menjadi jawaban masyarakat untuk menilai kualitas calon pemimpin negara. “Untuk itu, saya mengimbau para pasangan capres cawapres harus menunjukkan kualitas terbaiknya. Dan mampu menjadi penentram bagi para pendukungnya agar Pemilu 2019 nanti dapat berlangsung damai dan jujur,” pungkasnya.
Masih Banyak PR Hukum
Bagaiman dari sisi hukum? Di Indonesia banyak pro-kontra di bidang hukum. Banyak yang harus dievaluasi agar hukum tidak bisa dipermainkan. Yenti Garnasih, pakar hukum pidana Universitas Trisakti mengatakan, hukum di Indonesia penuh dengan dinamika dan harus tegas. ”Hukum di Indonesia ya penuh dinamika, untuk menangani kejahatan, tidak hanya korupsi paling tidak kejahatan konvensional,” katanya saat dikutip dari Indopos.co.id, Jumat (28/12/2018).
Ia juga menuturkan, kejahatan asusila dan pembunuhan berencana masih marak, bahkan meningkat pada 2018. Namun, penanganan kasus tersebut sudah baik. ”Kejahatan-kejahatan kesusilan masih marak dan meningkat. Pembunuhan berencana, tahun ini tinggi, penanganannya sudah bagus juga,” imbuh dia.
Selain itu, ia juga mengatakan pada tahun ini masih banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. ”Korupsi itu ada rekornya, sebanyak 29 Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ini tidak kapok-kapok,” ujar Yenti.
Terkait maraknya korupsi, lanjut dia, hukuman kepada pelaku korupsi masih tergolong ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada si pelaku. ”Penegakkan hukum belum maksimal. Belum menjerakan. Pemidanaan gagal. Kita lihat sendiri kenyataannya lapas untuk para koruptor mewah dan nyaman. Lihat saja Lapas Sukamiskin (Bandung, Red) seperti apa, dan kita juga sering melihat tidak ada wajah menyesal dari para pelaku korupsi. Masih bisa ‘dadah-dadah’,” ucap dia.
Selain itu, Yenti juga menyampaikan penegakkan hukum harus tegas. Evaluasi pelaku korupsi, penjara mereka lebih berat. ”RUKHUP dan KUHAP diperbaiki,” cetus dia.
Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana mengatakan, dari sudut produktivitas, legislasi tahun ini termasuk masa yang tidak produktif. ”DPR kurang mampu merespon kebutuhan hukum masyarakat,” katanya.
Fickar menambahkan, DPR kurang respon karena terlalu sibuk dengan politik. Jadi rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas lebih banyak yang bersifat politis. Bahkan, lebih terpaku pada perubahan UU yang mengancam dirinya seperti UU KPK atau sibuk membahas dan memasukkan korupsi sebagai tindak pidana biasa dalam KUHP. ”Jadi dalam konteks pembentukan hukum sebagai respon atas kebutuhan hukum masyarakat sangat rendah,” tandasnya.
Demikian pula dalam konteks penegakam hukum masih menyisakan kasus-kasus yang mengindikasikan minimnya komitmen penegakan hukum korupsi, terutama korupsi yang menyangkut dan melibatkan aparat penegakan hukum lain. ”Belum terungkapnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan (penyidik senior KPK, Red), korupsi mantan Sekjen MA (Mahkamah Agung) yang melibatkan oknum pengawal dari kepolisian, serta kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum militer,” ucap dia.
”OTT KPK hanya menyasar pihak-pihak yang secara politik tidak terlalu kuat. Meskipun kita juga mencatat penegakan korupsi pada beberapa pimpinan lembaga negara seperti DPD, DPR, dan menteri-menteri yang memang kebetulan posisi politik personalnya tidak terlalu kuat,” sambung Fickar.
Selain itu, kata dia, masalah penegakan HAM (hak asasi manusia) yang dari tahun ke tahun menjadi utang bagi pemerintah era 2018 ini juga belum mendapat perhatian. Bahkan, belum tersentuh sama sekali. ”Ini artinya perhatian pemerintah cenderung pada pembangunan yang bersifat fisik ketimbang menumbuhkan perhatian pada hal-hal yang bersifat penghargaan terhadap HAM,” pungkas Fickar.
Banjir Persoalan Utama
Banjir di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek masih akan menjadi masalah utama bagi pemerintah pada 2019. Alasannya, pengembalian ruang terbuka hijau, dan penataan drainase serta aliran sungai belum maksimal diselesaikan pemerintah.
Tarsoen Waryono, pakar Lingkungan Hidup dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan, prediksi bencana banjir dan tanah longsor di Jabodetabek masih menjadi perhatian serius. Sebab, pada 2018 program pengembalian kawasan hijau dan bantaran sungai serta kali belum mencapai 30 persen. Padahal itu sangat diperlukan untum mengatasi bencana tersebut. “Dari permasalahan itu, tidak satu pun dapat dituntaskan. Pemerintah daerah (pemda) di sini tidak mencermati hal itu. Mereka lebih sibuk membangun kawasan daripada menuntaskan masalah banjir ini,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin (28/12).
Menurut Tarsoen, potensi banjir di Jabodetabek akan semakin bertambah. Ini karena proyek penataan beberapa aliran sungai besar tidak terjalin baik, baik itu dari wilayah pemetintahan di hulu sampai hilir. Justru, yang terjadi pemerintah saling berdebat mengenai dana anggaran bantuan dari pemerintah pusat. “Tidak tahu dikemanakan anggaran ini, sehingga banjir tiap tahun jadi tamu istimewa. Yang pasti dengan rusaknya lingkungan, maka masalah ini tidak akan dapat dipecahkan,” ujarnya.
Data Pusat Kajian Lingkungan UI terdapat 129 kelurahan di DKI Jakarta terancam banjir pada musim hujan 2018/2019. Lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu memiliki 268 kelurahan. Hal serupa pun akan melanda Depok, Bogor, Tangerang, sampai Bekasi. Di kawasan itu terdapat hampir 700 titik banjir pada 2019. Selain banjir, potensi tanah longsor di wilayah tersebut akan terjadi, khususnya di kawasan yang dilintasi beberapa sungai besar seperti Ciliwung dan Cisadane. Rentannya masalah tanah longsor di kawasan tersebut akibat perubahan lahan menjadi hunian.
Tarsoen mengaku pihaknya telah beberapa kali melakukan pembahasan dan kajian tersebut ke lima pemda. Namun peringatan yang telah diberikannya itupun belum mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, dampak dari persoalan banjir dan tanah longsor ini mengancam jiwa masyarakat di wilayah tersebut. “Seperti Kampung Pulo sampai sekarang masih banjir. Jika dilihat dari anggaran yang dikeluarkan, maka banjir di sana sudah ditangani. Tetapi yang terjadi masalah ini masih terus berulang tiap tahun,” ungkapnya.
Dengan masalah ini, Tarsoen meminta pemerintah di Jabodetabek secepatnya melakukan koordinasi khusus dalam mengatasi banjir. Salah satu sarannya adalah mengembalikan sumber serapan air dan menata drainase serta aliran sungai dari aktivitas pembangunan hunian. Dirinya yakin dengan hal itu, maka persoalan klasik tersebut akan cepat tertuntaskan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Jupan Royter menjelaskan, langkah antisipasi banjir telah dilakukan jajarannya selama 2018. Seperti melakukan perbaikan drainase dan saluran air di sejumlah kawasan. Kendati bukan normalisasi sungai, namun jajaranya tetap berusaha menambah daya tampung sungai dengan pengerukan dan pembersihan sampah. “Untuk normalisasi memang belum ada kelanjutannya, tapi jika terpelihara bagus, tentu titik banjir akan berkurang. Karena perbaikan saluran sudah diupayakan terus,” jelasnya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta tercatat titik banjir berkurang tiap tahun setelah adanya normalisasi sungai. Pada 2013, banjir menggenangi 124 kelurahan 538 RW. Kemudian pada 2014, banjir menggenangi 125 kelurahan 634 RW. Angka itu turun drastis pada 2015, ketika banjir menggenangi 70 kelurahan 702 RW. Kemudian pada 2016 banjir menggenangi 57 Kelurahan 201 RW. Adapun pada 2017 lalu, banjir melanda 25 kelurahan dan 86 RW.
Kelurahan itu antara lain Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kembangan Utara, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Rawajati, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jatipadang. Kemudian juga Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Makasar, Rambutan, Pademangan Barat, Pluit, dan Penjaringan. Pada 2017, tercatat ada 128 sekolah dan enam universitas yang terdampak banjir. Empat rumah sakit dan 14 puskesmas juga terdampak. Begitu pula dua stasiun kereta api dan tujuh gardu listrik.
Jupan pun mengklaim jika persoalan banjir di Jakarta masih dapat mereka tangani dengan cepat. Hanya saja, hal itu perlu didukung masyarakat di kawasan yang kerap dilanda banjir. Kemudian juga, pihaknya telah meminta pemerintah penyanggah DKI ikut berperan dalam melakukan normalisasi situ yang ada. Sebab kawasan tersebut dapat menampung air sungai dengan debit besar jika musim penghujan turun. “Alokasi dana pusat sama pemprov ke wilayah penyanggah cukup besar. Harusnya ini dapat digunakan membantu daerah mereka dan DKI agar tidak banjir kembali,” imbuhnya.
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia Ali Brawi menilai untuk menangani banjir agar tak terjadi pada tahun depan, maka konsep pembangunan yang dirancang pemerintah di Jabodetabek harus memasukan unsur penanganan bencana. Kemudian kembali menggalakan program sumur resapan dan penyatuan saluran air menuju sungai secara parsial. Sebab, selama ini dari pengamatannya hal itu tifak teralisasi alias hanya sebagai wacana belaka.
“Di kota-kota besar ini sudah mulai diterapkan. Konsep pembangunannya pun harus perhatikan. Kalau ada yang salah langsung diperbaiki. Harus serentak dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena daerah ini berhubungan satu sama lain,” tuturnya.
Ali menambahkan, untuk Jabodetabek saat ini diperlukan hunian vertikal. Sebab, itu sangat mengurangi penggunaan lahan yang dapat dijadikan sebagai sumber resapan air. Dengan kepadatan penduduk yang ada hunian vertikal tersebut sangat membantu pemda dalam mengatasi banjir.
Pacu Ekspor
Untuk evaluasi dan prediksi di bidang ekonomi, Bhima Yudhistira, pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, pada tahun ini ekonomi bergerak stagnan. Hal itu dikarenakan tantangan semakin kompleks. “Mulai dari turunnya kinerja ekspor, naiknya impor BBM, dan pelemahan kurs rupiah (sempat menyentuh level 15.200 per USD, Red),” jelasnya di Jakarta, kemarin (28/12).
Hal lainnya, jelas Bhima, di dalam negeri gaduh kebijakan di tahun politik. Ini seperti paket kebijakan ekonomi ke-16. Selain itu, tercatat realisasi investasi sempat minus 1,6 persen di Kuartal III/2018. “Dorongan ekonomi satu-satunya berasal dari belanja pemerintah yang populis seperti infrastruktur, bansos (bantuan sosial), dan kredit ultra mikro pesantren,” jelasnya.
Nah untuk proyeksi 2019, Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen. Faktornya konsumsi rumah tangga cenderung stagnan di lima persen. “Karena masyarakat kelas menengah atas menahan belanja di tahun politik,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Bhima, pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor komoditas perkebunan tahun depan masih rendah. Ini seiring harga sawit dan karet belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. “Kemudian efek pilpres terhadap investasi juga negatif karena banyaknya ketidakpastian kebijakan, banyak investor akhirnya wait and see (menunggu, Red),” jelasnya.
Kemudian, kata Bhima, dari sisi ekspor belum ada tanda-tanda perang dagang membaik. Jadi sisi ekspor tidak bisa diandalkan. Yang menjadi pendorong ekonomi pada tahun depan ada di sisi belanja pemerintah dengan besarnya pengeluaran bansos PKH (Program Keluarga Harapan), dana desa, serta belanja politik.”Kurs rupiah tahun depan diperkirakan mencapai Rp 15.000. Ini efek naiknya bunga acuan Fed rate, melebarnya CAD di atas tiga persen, dan melambatnya investasi portfolio,” pungkasnya.
Sumber : Indopos.co.id
