Esensinews.com – Jambore Nasional Relawan (JNR) 212 yang rencananya akan digelar 30 November hingga 1 Desember 2018 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Pramuka Cibubur, Jakarta Timur batal terlaksana.
Achmad Mardiyanto selaku kepala Buperta mencabut izin secara sepihak lewat surat yang ia layangkan ke panitia JNR 212. Ia beralasan pencabutan izin JNR 212 karena arahan dari Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Selain itu pengurus Buperta Pramuka Cibubur juga tidak ingin ada acara yang berhubungan dengan Pemilu 2019.
“Buperta bersikap netral dan tidak berpihak pada siapapun dalam kondisi pilpres, pileg, dan pemilihan DPD,” tulis Mardiyanto di dalam surat tertanggal 22 November 2018 itu.
Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan membenarkan alasan pencabutan izin tersebut. Menurutnya, Waseso ingin mengembalikan marwah bumi perkemahan sebagai organisasi pendidikan yang terlepas dari politik praktis.
“Sebagaimana ditugaskan UU Nomor 12 Tahun 2010,” kata Berthold dikutip Tirto.id.
Kegiatan JNR 212 dikelola oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dibina Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Selain Rizieq, pengurus PA 212 lainnya ialah orang-orang yang punya rekam jejak kritis kepada pemerintah. Seperti: Slamet Maarif, Eggi Sudjana, Fahira Idris, hingga Amien Rais. Mereka juga masuk dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Tujuan JNR 212 ialah, pelatihan relawan Prabowo-Sandiaga. Rencananya acara akan dihadiri sekitar 2500 peserta dari 26 provinsi. Hal tersebut tercantum dalam surat yang dikirimkan Ketua Pelaksana JNR 212 Wahidin kepada Buperta Ciracas. Di struktur pengurus PA 212 Wahidin menjabat sebagai adalah Wakil Sekretaris 1.
JNR 212 juga dipersiapkan untuk pemanasan agenda Aksi Reuni Akbar 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2018. Berdasarkan dokumen rincian agenda yang kami terima, usai JNR 212, para peserta langsung diarahkan untuk long march menuju Monas.
Ketua Pelaksana JNR 212, Wahidin kecewa atas pencabutan izin JNR 212. Ia menuding ada campur tangan dari luar pengelola Buperta dalam perkara ini. “Ada intervensi dari atas [pemerintah] memang,” keluhnya, Jumat (23/11/2018).
Wahidin pun menjelaskan, sudah mempersiapkan laporan ke Bawaslu terkait agenda JNR 212 yang mengandung unsur kampanye. “Kami tahu aturan,” lanjutnya.
“Mabes Polri, Polda Metro, Kapolres, bahkan Kapolsek sudah kami surati, tanda bukti terimanya kami ada. Secara legalitas sudah selesai.”
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean menganggap pembatalan izin JNR 212 merupakan tindakan yang tidak adil. Dia menduga ada intervensi ke Buperta Cibubur. Sebab sebelumnya izin sudah diberikan.
“Hampir semua lembaga negara itu terlihat memihak ya. Kalaupun ada yang begitu kami tersenyum saja melihat Koalisi Adil Makmur ini dijegal, dibatasi,” kata Ferdinand.
Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, JNR 212 merupakan acara penting yang bisa membuat relawan solid untuk mendongrak elektabilitas Prabowo-Sandiaga. Sebab ada materi bagi para peserta terkait strategi berkampanye.
Selain itu, kegiatan ini juga bisa memperkuat aksi Reuni Akbar 212 di Monas. “Justru kalau begini kita melihat itu [pembatalan izin] bagian ketidaknetralan dan merugikan langkah gerakan koalisi Prabowo-Sandi,” tegasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto geram dengan tudingan Ferdinand. Dia menegaskan tak pernah ada intervensi kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi. Tuduhan itu menurut Hasto mirip kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Saat itu kubu Prabowo-Sandiaga ramai-ramai menuding Ratna dianiaya oleh lawan politik, tapi belakangan diketahui justru mereka sendiri yang salah tuding.
“Sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu daripada pak Prabowo dah terlanjur menyalahkan Pak Jokowi ternyata ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Kalau gitu kan malu harus meminta maaf kepada rakyat,” kata Hasto saat ditanya reporter Tirto di daerah Jakarta Pusat.
Jambore Nasional Relawan Jokowi pernah digelar di Buperta Pramuka Cibubur pada, Jumat (15/5/2015). Bahkan Jokowi hadir dalam acara yang dilaksanakan sekitar tujuh bulan usai dirinya dilantik sebagai presiden itu.
Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan mengakui kegiatan yang digelar relawan Jokowi itu salah. Maka dari itu menurutnya Budi Waseso ingin mengubahnya.
“Kami selalu akan bersikap netral dan kami tidak akan kembali lagi untuk memberikan kegiatan politik praktis dilakukan di perkemahan yang buat ladang pendidikan. Untuk partai apapun tetap seperti itu,” tegasnya kepada reporter Tirto.
Mantan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault, tak terima jika pada zaman kepemimpinannya Buperta Pramuka Cibubur sering dipakai kegiatan berbau politik praktis.
“Enggak berpolitik lah itu. Dulu kan ada kemah ini, kemah itu, selama tidak anti Pancasila kan enggak apa-apa,” kata Adhyaksa kepada reporter Tirto.
Adhyaksa mengakui jika Kwarnas Pramuka tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun menurutnya memberi izin kegiatan berbau politik praktis di Buperta Pramuka Cibubur, bukan berarti institusinya menyetujui isi acara tersebut.
“Dulu semuanya yang penting dia bayar, tertib, enggak ada masalah,” katanya.
Baca juga artikel terkait REUNI 212 atau tulisan menarik lainnya
