Hal itu ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam seminar nasional ‘Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional’ di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dilansir dari detik.com Kamis (7/12/2017). Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Prof KH Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Prof Muh Zuhri (guru besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga).
Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.
“Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan alhadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada,” ujar Mahfud, yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.
Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata ‘sistem pemerintahan’.
“Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Alquran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya islam itu khilafah. Mau niruBrunei? Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia? Mau niru Pakistan? Jadi semua buat sendiri-sendiri,” katanya.
Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam.
“Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak, di Malaysia sama, di Pakistan sama, di negara-negara yang disebut Islam, korupsinya juga banyak, pencurinya juga banyak, kan bukan karena sistem, orang miskinnya juga banyak itu lho,” tuturnya.
