Menurut Arsul, pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta tidak berhak menggunakan nama partainya untuk menggelar acara Mukernas.
“Tidak usah bikin forum-forum ilegal seperti Mukernas dan lain-lain itu. Juga tidak perlu menggunakan alasan ingin menyelamatkan PPP dari ancaman tidak mencapai Parliamentary Threshold [ambang batas parlemen] 4persen dan sebagainya, apalagi masih mengklaim sebagai DPP PPP,” ucapnya.
Kendati demikian, kata dia, kubunya masih membuka peluang islah dengan pengurus PPP kubu Muktamar Jakarta.
“Kami menunggu mereka berkomunikasi sebagai pribadi-pribadi dengan kami, serta tidak membuat ulah lagi dengan berbagai kegiatan mengatasnamakan PPP,” tegas Arsul.
DPP PPP hasil Muktamar Jakarta rencananya menggelar Mukernas pada 15-16 November 2018. Mukernas itu untuk menentukan sikap politik PPP kubu Muktamar Jakarta di Pilpres 2019.
Selanjutnya kata Anggota Komisi III DPR-RI iki, Sekjen PPP kubu Muktamar Jakarta, Sudarto, Mukernas juga digelar untuk menyelamatkan PPP di pemilu legislatif 2019. Ia menyatakan PPP belum dalam posisi aman dan terancam tak masuk parlemen hasil pemilu 2019
