Esensinews.com – Demontrasi ribuan Honorer K2 di Istana Merdeka, Jakarta dilakukan hingga menginap, Rabu 30-31 Oktober lalu. Namun pihak Istana tidak ada satupun yang menemui perwakilan demontran.
Rupanya, demonstrasi yang para honorer lakukan, bukan tanpa alasan. Karena ternyata, Presiden Jokowi memiliki kontrak politik dengan Honorer K2 pada Pilpres 2014 silam.
 |
| Surat kontrak politiik Jokowi – JK di Pilpres 2014 |
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Abdul Kadir Karding membenarkan bahwa Jokowi memang memiliki kontrak politik dengan para honorer.
“Kalau dulu jaman periode sebelumnya ada. Ada juga kontrak dengan PGRI dan dengan siapa-siapa lagi,” ujar Karding kepada JawaPos.com (Grup Fajar), Jumat (2/11).
 |
| Didampingi Rieke Diah Pitaloka, Jokowi tandatangani kontrak politik dengan honorer |
Karding menambahkan, adanya kontrak politik yang dilakukan oleh pasangan capres-cawapres sangat wajar. Tapi yang penting adalah ditepatinya kontrak politik tersebut. Jangan hanya asal janji, namun pelaksanaanya tidak pernah ada.
“Menurut saya pelaksanaanya yang penting. Jadi, kita punya caranya. Tidak hanya ngomong ‘Saya selesaikan’. Itu jargon namanya,” katanya.
Presiden Jokowi pun perlahan-lahan terus menyelesaikan permasalah tenaga honorer tersebut. Bahkan, upaya penyelesaian masalah honorer terus dilakukan secara bertahap.
Misalnya, sesuai undang-undang, batas mendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah berusia maksimal 35 tahun. Namun, ada honorer yang usianya sudah 40 tahun atau lebih. Maka masalah ini terus diupayakan ketemu solusinya.
“Kami juga punya jumlah data 440 ribu seluruh Indonesia. Ini program sejak Pak SBY dulu, oleh karena itu kami punya komitmen mensejahterakan para guru khususnya guru honorer,” ungkapnya.
Sumber : Gelora.co
