Esensinews.com – Saat ini santer beredar luas dan sudah menjadi viral di media online dan media sosial (medsos) terkait draft Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
Sejauh ini hal itu menimbulkan polemik dan bahkan keresahan dikalangan umat beragama, khususnya umat Kristen.
Menanggapi hal itu,
Aktivis Kristen dan Lintas Agama Jeirry Sumampow mengatakan, banyak orang kristen bingung dan bertanya-tanya.
Untuk itu, perlu dikemukakan beberapa hal terkait dengan RUU tersebut
Menurutnya kalaut RUU-nya, memang masih banyak masalah yang harus diklarifikasi dan dijelaskan. Sebab sangat kelihatan bahwa isinya masih dominan perspektif satu agama, yaitu Islam.
Bahkan apa sebetulnya yg mau diatur, masih dibutuhkan diskusi lebih lanjut. Jadi, sebaiknya yang didorong adalah adanya ruang diskusi tersebut, khususnya dengan kelompok yang membuat draft itu dan menginisiasinya.
“Saya dapat info bahwa RUU itu dibuat dan diinisiasi oleh kalangan NU. Apakah benar begitu? Kalau benar, maka perlu ada diskusi lanjutan soal apa sebetulnya yang diinginkan dan diharapkan dengan membuat regulasi seperti itu. Apakah memang regulasi itu hanya mau mengatur soal internal tentang pesantren sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam atau juga ada keterkaitan dengan pihak diluar pesantren, khususnya kelompok agama lain. Atau memang mau juga mengatur Pendidikan Keagamaan secara lebih luas. Jika memang juga mengatur pihak lain dan Pendidikan Keagamaan pada umumnya, maka harus ada percakapan dulu agar pengaturan tak merugikan atau mendiskriminasi kelompok agama lain,” tegas Koordinator TePi ini kepada esensinews.com Senin (29/10/2018).
Dia berharap, jangan sampai regulasi itu mengganggu kebebasan beragama kelompok agama lain.
Untuk itu kata dia, kalau mau mengatur kelompok agama lain, maka harus ada komunikasi dan koordinasi yang lebih mendalam. Dan kita berharap agar DPR RI membuka ruang diskusi itu dan benar-benar aspirasi kelompok agama lain yang terkait didengar dan diakomodir.
“Supaya regulasi itu nanti bisa diterima bersama dan diimplementasikan untuk kemaslahatan kehidupan bersama. Kalau lihat secara sepintas maka pengaturan tentang Sekolah Minggu dan katekisasi terlihat kurang pas. Sebab Sekolah Minggu dan Katekisasi bukan begitu dipahami oleh Agama Kristen,” ucap Jeirry.
Dan kalau substansi itu yang akan dimasukan ucapnya, maka akan secara langsung mengganggu aktivitasnya kebebasan beragama orang Kristen. Saya yakin bahwa bukan seperti itu yang diharapkan oleh pembuat atau pengusul regulasi ini.
Oleh karena itu, Jeirry mengusulkan segeralah dibuat percakapan antar kelompok, khususnya kelompok agama, agar RUU tersebut tidak menimbulkan polemik yang tak produktif berkepanjangan. Juga agar tak makin meresahkan umat beragama lain. Inisiasi percakapan bisa dimulai oleh PGI dengan mengajak kelompok lintas agama. Sebaiknya buat kajian dan masukan sejak awal sebelum RUU ini lebih jauh dan menimbulkan keresahan.
Demikian pula ujarnya, bagaimana pun kita harus mendorong bahwa RUU ini harus berdiri diatas kepentingan kebangsaan kita, kepentingan bersama sebagai NKRI.
“Tentu dengan tidak menafikan eksistensi dan keunikan masing-masing kelompok agama. Ini penting digariskan sejak agar regulasi ini bisa mendorong adanya perbaikan dan kemajuan lembaga pendidikan keagamaan dan kemajuan kerukunan hidup antar umat beragama,” kata Jeirry.
