Esensinews.com – Selama tahun 2018 ini, KPK berhasil menangkap 19 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ke-19 kepala daerah itu berasal dari partai yang berbeda-beda.
Partai PDI-P menempati ranking pertama dari 19 kepala daerah tersebut, partai penguasa dengan 7 kepala daerah yang yang kadernya paling banyak terjaring OTT Komisi antirasuah.
Disusul Partai Golkar dengan 5 orang kepala daerah, 2 dari PAN, 1 dari NasDem, 1 dari Perindo, 1 dari Berkarya, 1 dari Partai Naggroe Aceh dan 1 lagi merupakan usungan PDIP-PKB saat maju dalam Pilkada.
OTT KPK pertama tahun 2018 terjadi pada 4 Januari 2018 lalu. Saat itu KPK mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan.
Pada 3 Februari 2018 KPK k3mbali melakukan OTT. Dalam operasi saat itu KPK mengamankan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur.
Partai-partai tersebut pun telah mengambil tindakan tegas bagi para kadernya yang terkena OTT KPK. Tindakan tegas itu antara lain langsung memecat atau memberhentikan sementara kader yang terkena OTT.
Berikut daftar 19 kepala daerah yang kena OTT KPK hingga 27 Oktober 2018:
1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (Partai Berkarya)
2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Partai Golkar)
3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae (Diusung PDIP-PKB untuk maju sebagai Cagub NTT)
4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih (Partai Golkar)
5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa (NasDem)
6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN)
7. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar (PDIP)
8. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (Perindo)
9. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (PDIP)
10. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi (PDIP)
11. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (PDIP)
12. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (PDIP)
13. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (Partai Nanggroe Aceh)
14. 3 Juli:
Bupati Bener Meriah Ahmadi (Golkar)
15. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap (PDIP)
16. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (PAN)
17. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar)
18. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (Golkar)
19. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (PDIP). (Alf)