Esensinews.com – Persoalan Buzzer politik menjadi isu paling hangat jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Tapi ada yang menilai hal ini menjadi kebutuhan dalam kontestasi pemilu. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, di mana wadah menggiring opini publik bukan lagi di media massa arus utama.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, Buzzer tetap diperlukan pakem bagi para buzzer agar etika dan aturan hukum tidak dilanggar dalam aktivitasnya.
“Buzzer politik jadi kebutuhan, tapi tata caranya kurang bagus dan beretika. Apalagi kita dengar (laporan) The Guardian di zaman Pak Jokowi-Ahok yang (buzzer) dibayar per tweet,” katanya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk “Buzzer Politik di Media Sosial, Efektifkah?” di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018).
Ferdinand mengakui, buzzer perlu mematuhi aturan main, penunjukkan identitas asli buzzer diperlukan. Tujuannya agar mereka bisa mempertanggungjawabkan segala ucapan dan tindakannya. Dia pun tak menampik Demokrat pernah merekrut orang untuk dijadikan buzzer.
“Kami Demokrat pernah bentuk komunikator politik, kami latih bagaimana berkomunikasi dengan publik melalui medsos (media sosial). Kita pakai untuk angkat isu-isu dan mereka pakai identitas asli, mereka enggak pakai akun-akun anonim,” jelas dia.
Tidak hanya untuk menanggapi atau meramaikan isu, buzzer juga dipakai Demokrat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat.
Bukan hanya tim komunikasi, para kader Demokrat termasuk Ferdinand juga aktif di media sosial. Menurut Ferdinand, tidak ada perintah khusus dari pimpinan Demokrat untuk menyikapi sejumlah isu di media sosial, termasuk membela Ketua Umum (Ketum) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila dirisak.
“Secara langsung tidak ada perintah bela Pak SBY, tapi kader kami tanpa diperintah pasti akan bela ketumnya. Ada doktrin di kami, bahwa marwah partai harus dijaga kader dan marwah pejabat Demokrat harus dijaga kader,” ucapnya.
Disisi lain, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Budiman Sudjatmiko mengutarakan, terdapat korelasi antara aktivitas di dunia maya seperti di media sosial, dengan dunia nyata.
“Ada hubungan kekerabatan di sosmed (social media). Kumpulkan isu tertentu. Hubungan online dan offline itu nyambung. Ibarat pil kecil ditaruh gelas maka airnya terpengaruh semua,” terangnya.
Kendati begitu, imbuh Budiman, analisanya terbantahkan saat sebuah laporan media asing menyebut jika banyaknya kiriman di media sosial Twitter, tidak berpengaruh pada keadaan dunia nyata.
“Ada liputan bahwa benar atau tidaknya cuitan tidak pengaruh pada elektabilitas. Donald Trump ada 200 cuitan palsu per hari, tujuannya untuk membuat kehebohan,” bebernya.
Sedangkan Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai tak semua orang di media sosial mampu merubah keadaan atau mempengaruhi masyarakat. “Secara langsung di sosmed gak pengaruh di dapil. Karena pengguna sosmed seperti twitter masih dikit sekitar 5 persen,” ujarnya.
Menurut dia hanya orang-orang tertentu seperti tokoh politik atau tokoh masyarakat, yang mampu menggiring opini publik. “Tapi karena misal Pak Budiman (Sudjatmiko) yang bicara di Twitter kan, dikutip media berita dan diundang ke TV makanya ramai,” ucapnya.
Sementara, Pendiri Ruang Sandi, Dimas Akbar mengatakan, buzzer merupakan profesi yang tak lagi mulia setelah terlibat politik. Meski begitu para pekerja jenis ini dibutuhkan. Di Ruang Sandi, beber Dimas, setidaknya 2.500 orang dari seluruh Indonesia telah mendaftarkan diri untuk menjadi buzzer politik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun mereka fokus membuat citra positif untuk Sandi, bukan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan lawan. “Kita larang mereka bikin konten struggle (menyerang) dan akun anonim. Kita fokus branding Bang Sandi-nya,” ucapnya.
