Esensinews.com – Mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak kunjung menemui titik akhir penyelesaian. Skandal tersebut telah merugikan uang negara senilai Rp 4,5 Triliun dari total BLBI yang dikucurkan yakni 148 Triliun kepada sejumlah Bank Nasional dan Swasta.
“Banyak aliran dana yang diselewengkan, terutama (oleh) para pihak pemilik bank yang sangat merugikan bangsa ini triliunan rupiah,” ujar Koordinator Presidium Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) Fahmi seperti dikutip Akuratnews.com, Senin (6/8/2018).
Banyak cara sudah dilakukan untuk skema penyelesaian. Antara lain release dan discharge Inpres no 8/2002 di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, yakni berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor BLBI.
Fahmi meminta KPK sebagai lembaga penegak hukum yang fokus dengan kasus korupsi agar tidak tebang pilih. “Tangkap semua yang terlibat. Seret Menteri Sri Mulyani yang terindikasi terlibat dalam kasus SKL BLBI,” tukas dia.
Diketahui, Sri menjabat Menteri Keuangan pada 2007 saat terjadi penjualan aset milik Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Melalui PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), Sri diduga menjual aset Sjamsul yang senilai Rp4,8 triliun menjadi hanya Rp220 miliar.
Pejabat lain yang menurut Fahmi terlibat adalah mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Mantan Wapres Budiono dan seluruh Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Fahmi menyatakan pihaknya berharap ada penuntasan yang kekal dan komprehensif sehingga uang negara yang jumlahnya ratusan triliun bisa dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, FRAKSI sendiri akan menggelar diskusi bertajuk ‘Skema Penyelesaian Skandal BLBI’ pada hari Selasa (7/8/2018) siang di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.
Rencananya, diskusi akan dihadiri sejumlah narasumber diantaranya Pengamat Hukum Andi Wahyu, Pimred Info Bank Eko B.Supriyanto dan Pengamat Politik Ubedilah Badrun. Diskusi bertujuan mengelaborasi penyelesain kasus BLBI secara komprehensif, membedah skema hukum penyelesaian BLBI dan menstimulasi secara konsep untuk masukan kepada KPK agar segera menuntaskan skandal BLBI.
Sumber : Akuratnews.com
