Esensinews.com – Dalam hitungan hari kedepan, peta politik pemilihan presiden tahun 2019 akan segera tergambar dengan sempurna, untuk calon presiden sepertinya tidak bergeser dari dua nama yang sudah mengemuka kepermukaan yakni Joko Widodo (petahana) dan Prabowo Subianto yang merupakan dua ‘capres’ terkuat hasil survey berbagai lembaga.
Keduanya juga adalah rival dalam pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu, pertanyaannya adalah siapa bakal calon wakil presiden dari masing-masing kubu?
Reporter berbincang dengan Andi Yusran, Analis Indopoll Research and Consulting di kantornya di Jakarta, Sabtu Sore (4/8/2018).
Calon Wakil Jokowi: Kader Partai atau Non Partisan?
Bursa calon yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 ini telah muncul setidaknya dalam enam bulan terakhir ini, ada nama dari kalangan politisi seperti Cak imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) Cak Romy (Romahumuziy, Ketua Umum PPP) dan Airlangga Hartato (Ketua Umum Golkar), dari non partisaan muncul nama-nama Mahfud MD, Sri Mulyani, KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI), pertanyaannya mana dari sejumlah nama tersebut yang bakal mendampingi Jokowi dalam pesta demokrasi Pilpres 2019 yang akan datang?
Ada beberapa skenario yang bisa dibangun dalam menganalisis kemungkinan siapa yang bakal mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019, Skenario Pertama; Jokowi memilih salah satu dari wakil partai politik, apakah itu Cak Imin, Romy atau Airlangga.
Skenario ini kecil kemunginan berlangsung mengingat dua hal, Pertama; terjadi rivalitas antar partai yang bisa memungkinkan koalisi menjadi goyah dan rapuh karena adanya persaingan internal alias kecemburuan, kedua; nama-nama yang diajukan oleh partai memiliki elektabilitas yang terbatas dan tidak signifikan membantu mendongkrak elektabilitas jokowi kelak, hasil survey Indobarometer (Januari 2018), menunjukkan bahwa nama2 tersebut elektabilitasnya masih dibawah nama calon Wapres dari ‘kubu sebelah’, seperti AHY atau Anies Baswedan.
Ketiga, PDI-P sebagai partai dimana Jokowi berasal tentu tidak akan membuat laluan kepada partai lain mempersiapkan kadernya menjadi Presiden periode berikunya (2024-2029), karena bisa dipastikan bahwa Wapres periode 2019-2024 memiliki peluang menjadi presiden periode berikutnya (2024-2029).
Skenario kedua, Jokowi memilih pasangan dari luar partai pengusung, kemungkinan ini besar peluangya, persoalannya adalah siapa diantara yang digadang-gadang selama ini yang memiliki elektabilitas yang mumpuni membantu peningkatan elektabilitas pasangan Jokowi kelak? Baik Sri Mulyani, Mahfud MD, TGB, Muldoko juga memiliki elektabiltas yang terbatas, diluar nama-nama tersebut yang ternyata memiliki elektabilitas tinggi sebagai cawapres adalah Jusuf Kalla (JK), Survey yang dilakukan oleh Pollmark (Tempo Juli 2018) menempatkan JK sebagai bakal calon wapres tertinggi elektabilitasnya (15%) berbanding calon-calon lainnya. Persoalannya adalah JK terganjal oleh ketentuan pembatasan maksimal dua kali masa jabatan, diperkirakan JK bisa melanggeng masuk menjadi pendamping Jokowi jika MK memenangkan gugatan Partai Perindo yang mengajukan uji materi terhadap pembatasan masa jabatan wapres tersebut, jika tidak, maka peluang ada pada Mahfud MD atau KH. Ma’ruf Amin (yang dianggap bisa mewakili kalangan Islam).
Prabowo: Mengakomodasi Usulan Partai atau Rekomendasi Ijtima’ Ulama?
Perebutan kursi cawapres menjadi ‘sexy’ terutama bagi partai yang berkontestasi dalam Pileg dan Pilpres 2019 ini, arti strategis ‘Cawapres’ 2019 terkait dengan peluang kader partai memenangi Pilpres 2024 mendatang, oleh itu, partai-partai memiliki ambisi untuk mendudukkan wakilnya sebaqai pendamping Prabowo yang kemungkinannya ‘hanya’ sekali ini saja lagi maju sebagai calon presiden. Masing-masing partai koalisi pendukung mengusulkan kadernya (sembilan nama di inter al PKS, Zulkifli Hasan dari PAN, dan AHY dari Demokrat). Mana nama dari kesekian itu yang akan dipilih oleh Prabowo? Ataukah Prabowo akan mengambil nama yang direkomendasikan oleh Ijtima’ Ulama (Habib Salim Seggaf Al Jufri dan UAS)?
Andi Yusran yang juga dosen pasca sarjana Universitas Nasional Jakarta (UNJ) ini selanjutnya menguraikan bahwa dilema yang dihadapi oleh Prabowo sama dengan dilema yang dihadapi Jokowi, yakni bagaimana memaksimalkan pengakomodasian politik sehingga tidak ada pihak yang tercederai. PKS adalah partai yang paling setia bersama dengan Prabowo dan Gerindra, partai ini mengusulkan sembilan nama, satu nama ber-irisan dengan rekomendasi Ijtima’ Ulama, sementara Demokrat membawa nama AHY dan PAN disamping mengusulkan ketua umumnya (Zulkifli Hasan) juga mendukung UAS yang direkomendasikan Ijtima’ ulama.
Pertanyaannya adalah mana diantara kandidat cawapres yang akan dipilih Prabowo? Jawaban terhadap pertanyaan ini ada dua opsi, Pertama: Prabowo memilih salah satu nama yang diusulkan partai ___ apakah yang terkuat elektabilitasnya (AHY) ataukah dari partai yang paling setia bersama gerindra (PKS), atau opsi kedua, Prabowo mengakomodasi rekomendasi Ijtima’ Ulama.
Dari kedua opsi diatas, peluang Prabowo mengakomodasi rekomendasi Ijtima’ Ulama terbilang besar ini didasari atas pertimbangan realisme politik bahwa ending dari sebuah kontestasi politik itu adalah kemenangan. Mengakomodasi rekomendasi Ijtima’ Ulama berarti membuka ruang meraup suara konstituen ‘umat’ yang sedang bergairah post aksi 212 yang lalu. Pertanyaan lanjutannya adalah siapa diantara keduanya Habib Salim Seggaf Al Jufri atau UAS yang berpotensi mendongkrak elektabilitas pasangan Capres-Cawapres?
Dari kedua nama tersebut – UAS bisa dipastikan lebih elektabel ketimbang Habib Salim Seggaf Al Jufri, potensi dukungan UAS bisa berasal dari kelompok Islam perkotaan dan perdesaan dari yang santri maupun yang abangan, moderat maupun yang ‘militan’. Kelanjutannya berpulang kepada Prabowo memainkan kartu akomodasinya.
Peliput : Fri
