Oleh: Pradipa Yoedhanegara.
Keluarnya rekomendasi ijtima ulama beberapa waktu lalu yang memberikan rekomendasi calon presiden kepada Prabowo Subianto, serta terjadinya koalisi antar Partai Gerindra dan Partai Demokrat selayaknya bisa dijadikan ajang bersatunya masyarakat yang menginginkan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan saat ini.
Rekomendasi ijtima ulama maupun terjadinya koalisi antara partai demokrat dan partai gerindra juga tidak boleh menyandra Prabowo, sehingga menyebabkan kebuntuan dan bahkan bisa berdampak pada masalah konsolidasi kekuatan pendukung ijtima ulama dan parpol pengusung sebagai akibat saling memaksa dan saling menyandra agar hasil ijtima maupun koalisi partai harus mencalonkan wapres dari masing-masing pihak.
Terlihat jelas wajah Prabowo sepertinya mengalami tekanan yang begitu berat, sehingga kelihatan seperti dipaksa atau pun terpasung dengan dua pilihan diantara wapres hasil ijtima ulama gnpf atau memilih AHY sebagai wakil presiden yang akan mendampingi dirinya dalam kontestasi pilpres pada 2019 mendatang.
Meski Partai demokrat, melalui ketua umumnya SBY, menyerahkan pilihan wapresnya kepada Prabowo Subianto? Akan tetapi maraknya pemasangan baliho dan umbul-umbul di banyak jalan-jalan protokol itu mengisyaratkan sepertinya AHY adalah bagian dari komitmen koalisi, dan statement SBY tersebut hanyalah bentuk “fatsun politik” semata terhadap koalisi yang akan diusungnya, agar terkesan ketika AHY menjadi pilihan Prabowo sebagai wapres pendamping itu, karena memang keinginan dari Prabowo Subiyanto sendiri.
Rekomendasi hasil ijtima ulama yang sudah mengeluarkan dua nama calon wakil presiden pendamping prabowo subiyanto, sebaiknya bisa kembali di komunikasikan dengan partai politik yang akan menjadi pengusung nantinya, agar tidak ada kesan sebagai sebuah harga mati kepada Prabowo Subianto. Sebab hal tersebut, akan menjadi dilema bagi partai politik karena bisa terjadi kebuntuan politik yang akan membuat prabowo gagal menjadi capres di 2019 mendatang.
Secara pribadi saya sangat menghormati hasil rekomendasi ijtima ulama gnpf yang mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres yang didukung oleh ulama, selain itu secara pribadi juga saya menyampaikan tidak ingin mencampuri urusan koalisi partai pengusung Capres Prabowo. Hanya saja baik ulama dan partai politik harus bisa melihat persoalan bangsa secara konfrehensif di masa mendatang.
Negeri ini butuh pemimpin yang kuat yang bisa menyatukan rakyat yang selama hampir empat tahun ini terkotak-kotak, dan hasil rekomendasi ijtima ulama gnpf yang menempatkan Prabowo Subiyanto, sudah sangat tepat. Hanya saja persoalan perekonomian bangsa yang mangkrak 5% di era kepemimpinan jokowi dan salah urus management ekonomi negara yang akan berdampak pada negeri ini yang akan jatuh ke ambang krisis perekonomian, seharusnya juga dapat menjadi perhatian khusus para ulama dan partai politik pengusung Prabowo Subiyanto, untuk mencalonkan orang yang mengerti persoalan ekonomi bangsa yang di rusak oleh para ekonom neolib di sekeliling rezim saat ini.
Sosok Rizal Ramli atau biasa disebut dengan RR bisa menjadi pilihan alternatif bagi para ulama, maupun partai politik pengusung Prabowo Subiyanto pada Pilpres 2019 mendatang.
Rizal Ramli sangat mahfum dan mengerti betul carut marut kondisi ekonomi di negeri ini semenjak kaum neolib berkuasa pasca reformasi yang ugal-ugalan dan mencedrai undang-undang dasar 1945, karena akibat amandemen UUD 1945 ekonomi negeri ini akhirnya sangat jauh dari pesan ekonomi kerakyatan maupun ekonomi keumatan.
Untuk itu sudah sebaiknya para ulama GNPF maupun partai politik pengusung Prabowo Subianto, dapat segera bersatu padu dengan berpikir besar bagi bangsa dan negara yaitu memberikan ide serta gagasan-gagasan besar yang bisa membuat rakyat berjiwa besar dalam melihat kontestasi pilpres di tahun 2019 mendatang.
Publik di seluruh penjuru akan sangat mengapresiasi keputusan para ulama maupun partai politik koalisi, apabila ada figur alternatif pendamping Prabowo agar tidak adalagi tarik menarik kepentingan politik di dalamnya.
Dua pertiga rakyat di negeri ini menginginkan perubahan secara konstitusional terjadinya pergantian rezim pada pemilu di 2019, jadi harapan dan doa rakyat serta umat yang banyak di dzalimi oleh rezim saat ini, janganlah di abaikan atau dikecewakan. Kekecewaan publik ini akibat banyaknya akrobat politik atau kebijakan yang begitu ugal-ugalan dan terlihat begitu mencolok dipertontonkan melalui banyaknya dramatikal politik dan anekdot politik rezim saat ini.
Marilah para pemimpin umat dan para pemimpin politik di negeri ini, mengalah demi kepentingan rakyat banyak yang saat ini di hantui oleh krisis ekonomi yang diakibatkan oleh salah urus sistem ekonomi negeri. Mengalah bukan berarti kalah, tapi semua dilakukan agar keputusan politik di masa mendatang merupakan jalan keluar yang akan menjadi konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dua nama ulama besar yang mendapat rekomendasi Ijtima ulama GNPF menurut beberapa media sosial yang saya baca, memilih tetap berada di jalan berdakwah dan sebaiknya keputusan tersebut di apresiasi oleh semua pihak dengan tidak memaksakan kehendak. Selain itu AHY figur muda dan cerdas yang juga bisa maju sebagai calon pemimpin hebat di masa mendatang, karena untuk saat ini AHY sebaiknya bisa memberikan kesempatan alternatif cawapres kepada tokoh alternatif seperti RR, agar di 2024 terjadi estafet kepemimpinan yang lebih baik.
Sebagai pesan penutup, apabila pasangan prabowo dan rizal ramly dapat terwujud, maka bangsa ini akan lebih sehat, lebih cerdas dan lebih baik di masa mendatang. Karena kedua pemimpin tersebut tidak pernah melakukan pencitraan dan ikhlas memimpin negeri.
Publik kebanyakan di negeri ini sudah muak dengan masifnya pencitraan yang over dosis di era milenial seperti saat ini, dan rakyat berharap di pimpin oleh orang yang memiliki kapasitas dan kwalitas untuk membawa indonesia bersaing di pentas dunia.
Waallaahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassallamualaikum Wr, Wb.
🙏PYN🙏
Jakarta, 3 Agustus 2018
