Esensinews.com – Puncak Jaya diharapkan jangan ikut terlibat atau memprovokasi masyarakat menolak keputusan Bupati hal ini ditegaskan Wakil Bupati Deinas Geley, pada apel gabungan ASN, Instansi Vertikal, Tenaga honorer, Ormas dan LMA, Senin, (30/7/2018)
Wakil Bupati Puncak Jaya mengungkapkanbahwa setiap ASN wajib mengamankan keputusan Bupati karena keputusan yang diambil pimpinan melalui pertimbangan dan itu sudah yg terbaik untuk msyarakat.
“Disinyalir pasca pelantikan ada ulah provokator yang masih sakit hati pasca pilkada kemarin ingin merusak situasi dan kondisi di Puncak Jaya yang ada diantaranya ada ulah oknum PNS yang tidak bertanggung jawab. motifnya pasti ingin mengambil keuntungan dengan situasi ini ” tegas Deinas.
Seperti di ketahui senin tanggal 23 Juli 2018 Bupati Melantik 302 kepala kampung beserta sekretaris dari 26 di Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang sempat memicu perpecahan antara masyarakat di 4 Distrik, yakni di Distrik Muara, Distrik Tingginambut, Distrik Kalome dan Distrik Taganombak yang terjadi setelah pelantikan bukan saat pelantikan. Wabup menegaskan saat pelantikan acara berjalan lancar namun setelah itu konflik terjadi di kampung – kampung antara yang dilantik dan yang diganti.
Gerak dan tindak cepat dari Pemda dan aparat keamanan baik TNI Polri yang turun langsung ke distrik-distrik tersebut akhirnya masalah tersebut dapat teratasi. Hingga berita diturunkan sejak senin kemarin situasi di lokasi sudah berlangsung aman dan berlangsung seperti biasa.
Deinas menambahkan pada pelantikan 302 kepala kampung senin 23 juli dilaksanakan di ruang terbuka dan berlangsung aman. terhitung sejak selasa hingga hari sabtu aparat dari TNI Polri berusaha melerai pertikaian dari kelompok yang tidak puas dengan pencopotan jabatan kepala kampung kepada yang dilantik namanya.
Akibatnya sekitar beberapa honai masyarakat terbakar dan korban luka – luka akibat panah di distrik Ilu, Kalome dan Tingginambut. aktivitas perkantoran pun terhenti sementara waktu akibat pemalangan oleh massa yang tidak puas.
Wabup menambahkan bahwa dasar pelaksanaan pelantikan kepala kampung adalah mereka yang diganti setelah dievaluasi terbukti tidak melaksanakan tugas dengan baik sebagai kepala kampung.
“Kami lakukan tindakan disiplin karena kami ada data ada kepala kampung yang tidak atur dana kampung baik serta tidak sampai ke masyarakat apalagi dipertanggungjawabkan” ungkap Deinas.
Ditemui oleh awak media, Kabid Pemberdayaan masyarakat kampung BPMK, Yahya wonerengga mengatakan bahwa sesuai sambutan bupati Puncak Jaya saat pelantikan bahwa Bupati mengeluarkan diskresi yang disatu sisi berseberangan dengan aturan yang seharusnya yaitu pemilihan namun jika dilakukan akan memakan waktu yang lama dan entah berapa korban jiwa dan materil lagi yang akan ditimbulkan ditengah masyarakat.
Ditambahkan bahwa saat ini dana kampung yang akan digulirkan juga sangat mendesak mengingat dana yang mendesak digulirkan sebesar 142 Miliar dari APBD yang dibagikan dua tahap. Adapun dari sumber danan APBD/ADD Tahap I 15 M dan tahap II 32 Miliar yang sudah termasuk Honor, tambahan penghasilan dan operasional kepala kampung dan aparat. Bupati juga menegaskan melalui Kabid bahwa “dana yang besar itu bukan bayar bagi habis tetapi harus dikelola sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan mengingat itu uang negara dan uang rakyat” ungkapnya.
Lebih jauh ditanyakan mengenai langkah yang diambil pasca kerusuhan di ilu dan kalome serta tingginambut Wabup telah melakukan mediasi dan pemberian bantuan berupa tenda. “saya sudah perintahkan kepada plh.Sekda untuk menyiapkan tenda sebanyak 500 buah untuk dibagikan kepada para korban yg tempat tinggalnya terbakar” ungkap Deinas Geley.
Ia mengharapkan kepada semua instansi agar dapat beraktifitas kembali seperti biasa dalam melayani masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu – isu hoax yang beredar baik ditengah masyarakat maupun media sosial. Wabup juga mengimbau melalui media Humas pemda agar seluruh anak sekolah dan kegiatan pemerintahan berjalan seperti biasa mengingat puncak jaya akan memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke 73 harus aman tegasnya.
Sumber bag. Humas & Protokol PJ
