Editor : Jerry Palohoon
Esensinews.com – Ada banyak cara dilakukan seseorang untuk menggerus elektabilitas seseorang jelang pilpres. Menurut Peneliti Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kampanye ganti presiden yang dilakukan sejumlah pihak termasuk, Neno Warisman, rentan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, tidak semua orang mendukung kampanye tersebut.
“Kampanye #2019gantipresiden dilakukan dengan massa, maka bayangkan jika massa yang tidak setuju kampanye ganti presiden bertemu dengan massa yang setuju dengan kampanye ini,” kata dia di Jakarta, Sabtu, (28 /7/2018).
Semua pihak yang mengadakan kampanye berpotensi memancing gesekan harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Sebab, kampanyenya itu sudah banyak memunculkan penolakan
Sinyal tersebut mulai muncul saat Neno berniat menyambangi Batam. Sejumlah massa sempat menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kedatangan Neno untuk kampanye #2019gantipresiden.
Massa yang melakukan penolakan itu membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Masyarakat Kepri Waspada, Tolak Ujaran Kebencian Pemecah Belah Kesatuan Bangsa’, ‘Masyarakat Kepri Tolak Kedatangan Neno Warisaman CS’ atau ‘Tolak SARA’
Lebih lanjut dia menuturkan, gerakan atau kampanye ganti presiden yang dilakukan secara massal sangat tidak tepat. Dia mensinyalir gerakan telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.
“Bawaslu harusnya bisa melakukan investigasi terhadap gerakan Neno dan kawan-kawan. Apakah ada hubungannya dengan parpol. Saya berkeyakinan ada hubungannya,” ujarnya.
Kampanye tersebut bisa dikategorikan ‘mencuri start’. Seharusnya, kata dia, kampanye itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU.
“Ganti presiden itu kan sebenarnya mekanisme sudah diatur yakni dengan pemilihan presiden. Di Indonesia setiap lima tahun sekali,” jelasnya.
Indonesia harus berkaca ke kedewasaan masyarakat Amerika Serikat dalam berdemokrasi. . Di AS yang pemilu empat tahun sekali, tidak ada gerakan ganti presiden sebelum waktunya kampanye.
Karyono berharap cara apapun untuk mendulang elektabilitas partai ataupun calon presiden tidak membahayakan masyarakat.
“Syahwat berkuasa boleh saja, tapi jangan mengakibatkan gesekan sosial,” pungkasnya.
