Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle)
Bahkan setelah Prabowo dan Amin Rais bertemu dengan imam besar Habib Rizieq Sihab (HRS), poros politik oposisi semakin kacau. Amin Rais mendeklarasikan diri sebagai Capres 2019, PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres berpasangan dengan Aher, Yusril berjalan tetap dengan kesendiriannya serta anasir2 pengkhianat dalam tubuh partai Gerindra pun mulai meragukan kemungkinan Prabowo berjaya dalam pilpres 2019.
Benarkah masa depan politik Prabowo sebagai capres sudah hancur? Bagaimana menakarnya? Indikator2 apa yang kita pentingkan untuk mengukur hal itu?
Beberapa hal sebagai berikut mungkin bisa dijadikan alat ukur: 1) Leadership Prabowo, 2) Logistik Prabowo, 3) Dukungan Habib Rizieq, 4) Krisis Ekonomi dan 5) Eksistensi dan Keberhasilan Rezim Jokowi
*Leadership Prabowo*
Mengukur leadership Prabowo dapat dilihat dari antusiasme elit elit politik berkumpul dengannya, antusiasme massa bertemu dengannya dan bagaimana dia menjalankan organisasi politiknya, baik partai maupun jaringan. Sampai saat ini kita melihat bahwa antusiasme tokoh2 politik maupun massa begitu besar jika bertemu dengan Prabowo. Dari sisi elit, oposisi sampai saat ini tetap mengakui bahwa pemimpin utama mereka adalah Prabowo. Hal itu diperlihatkan dengan berbagai keputusan strategis, seperti urusan Pilkada dan isu usu nasional yang digulirkan (misalnya anti TKA China, kembali ke UUD45 Asli, #2019 Ganti Presiden, dll) selalu dipengaruhi sikap akhir Prabowo.
Dalam menjalankan organisasinya, Prabowo konsisten menjalankan isu isu perubahan sosial. Kritik Prabowo atas ketimpangan sosial dan kemandirian nasional konsisten sejak awal. Orang mungkin berpikir bahwa Prabowo sangat menggelikan ketika bicara kemiskinan dengan menunggang kuda mewahnya. Sepertinya ironi.
Namun, semakin banyak kelas menengah mengerti politik dan mempunyai akses media sosial, merekapun mahfum bahwa Prabowo sebenarnya dalam istilah Karl Marx sudah melakukan “bunuh diri kelas”. Sebagai sosok yang merupakan keturunan Pangeran Dipanegoro, kakeknya pendiri Bank Negara Indonesia, pamannya wafat di bunuh Jepang pada masa proklamasi, dan bapaknya menteri dan arsitek politik pro pribumi Indonesia (dengan ide politik Benteng), tentunya sejak kecil Prabowo sudah berada pada lingkungan menak (anak orang kaya raya). Prabowo memikirkan rakyat miskin tentu bertentangan dengan pikiran kaum Marxis. Namun, dalam teori agama (Islam), orang kaya yang bersimpati dengan nasib kaum dhuafa tidak disebut “bunuh diri kelas”, melainkan hidayah dari Allah semata.
Mungkin ada sedikit masalah dengan Prabowo, yakni mengapa seorang pemimpin “bertapa” di bukit Hambalang? Bukankah dia harus siap ketemu dengan rakyatnya setiap hari? Seperti para Nabi, misalnya?
Selama ini memang ketokohan Prabowo di rakyat sering diwakili oleh tangan kanannya, seperti Rachmawati Soekarnoputri, Jend (p) Djoko Santoso, Letjen (p) Suryo Prabowo, Ferry Juliantono, Fadli Zon dll. Belakangan ini kelihatannya Prabowo sudah mulai banyak di markasnya di Jakarta, bukan lagi di Hambalang. Ini mungkin sebuah upaya pemaksimalan yang penting.
Semua hal menyangkut sisi leadership Prabowo, dari uraian di atas, sejauh ini cukup optimal.
*Logistik Prabowo*
Masalah perang adalah masalah logistik. Kira2 itulah pandangan Sun Tzu ahli perang terbesar Cina di masa lalu. Berbeda dengan Sun Tzu, kaum ideologis khususnya jika merujuk pada perjuangan Nabi Muhammad (sebgai ilustrasi saja), justru ideologi menjadi sumber kemenangan perang. Semua perang dalam sejarah Islam dan sejarah komunis menang ketika ideologi perjuangan menjadi dasar pijakan. Seorang ideolog melihat senjata hanyalah unsur penting, bukan unsur utama.
Kelalahan Prabowo pada tahun 2014 versus Jokowi, tentu telah menguras banyak logistik Prabowo. Bahkan sesungguhnya sejak Prabowo melakukan gerakan politik partai belasan tahun ini, semua menghabiskan uangnya. Namun, apakah tanpa logistik yang cukup Prabowo hancur?
Fakta menunjukkan bahwa menurunnya logistik Prabowo, berbanding lurus dengan bertambahnya “intangible assets” nya. “Intangible Assets” ini berupa sangat tingginya kepercayaan publik pada sosok Prabowo. Dalam pertarungan bahkan di dunia bisnis, intangible assets seringkali lebih dahsyat daripada real asset. Bagaimana mengukurnya?
Ukuran tingginya kepercayaan terhadap Prabowo dapt dilihat pada pilkada 2018 dan pilkada 2017. Meski rezim Jokowi mengeluarkan semua upayanya, baik kekuasaan, kekerasan politik dan logistik yang besar, pencapaian Jokowi kalah jauh dengan Prabowo. Jokowi pada pilkada 2018 hanya mampu mengklaim keberhasilan menempatkan Ridwan Kamil di Jabar, yakni dengan pengasosian dirinya dengan figur Cagub. Di Jateng dan Jatim tidak terdapat hubungan asosiatif antara Jokowi dengan Cagub. Sedangkan Prabowo, hubungan asosiatif dengan Cagub dukungannya di Jabar dan Jateng bersifat langsung.
(Bahkan di Jawa Timur, kecurigaan antara kelompok pendukung Jokowi terkait dukungan Jokowi di pilgub, jadi isu baru yang membawa luka)
Meski Prabowo tidak menang di Jabar dan Jateng, tapi perolehan suaranya sangat besar. Sebagai catatan tambahan, dari hasil pilkada Jabar, peta sosiologis pendukung Jokowi vs Prabowo jika cuma dua petarung ini di pilpres 2019, tetap Prabowo jauh di atas Jokowi.
Di luar Jawa juga kepercayaan terhadap Prabowo terus meningkat dan berpotensi terus lebih besar dari Jokowi. Baik jika melihat peta sosiologis masyarakat di Sumatera Utara paska pilkada dan juga Kalimantan Barat. Kenapa, karena peta sosiologis di kedua daerah ini sangat asosiatif dengan politik identitas berbasis agama. Di kedua daerah ini pada tahun 2014, Jokowi lebih unggul dari Prabowo. Saat ini dan ke depan tentu lebih menguntungkan Prabowo.
Dari paparan di atas terlihat bahwa persoalan logistik Prabowo, yang dianggap sebagai kelemahan dia hanyalah ilusi dari kaum pragmatis dan para pengkhianat disekitar oposisi semata. Logistik Prabowo saat ini berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan rakyat terhadap dia. Itu faktanya.
*Dukungan Imam Besar Habib Rizieq*
Imama Besar Habib Rizieq Sihab adalah sebuah fakta. Dalam konteks Islam dan semangat pembebasan dari penindasan struktural, bangsa ini cuma melahirkan dua Imam Besar, yakni Tjokroaminoto dan Habib Rizieq. Tjokroaminoto mengajarkan spirit dan arah berbeda kepada Sukarno, murid politiknya, cara melihat pemerintahan legal dan resmi Nederland Hindia saat itu. HRS mengajarkan pada para ulama dari “ulama sontoloyo” yang sibuk dengan urusan fiqih menjadi ulama yang mempersoalkan ketertindasan, keadilan sosial dan hak hak ajaran agama dalam politik.
Keberhasilan Tjokroaminoto menghasilkan perlawanan terhadap Belanda, pada akhirnya menjadikan muridnya, Sukarno membebaskan Indonesia dari penjajahan. Sedangkan keberhasilan HRS dapat kita saksikan pengaruhnya mengembalikan Islam sebagai ajaran yang merupakan kunci Pancasila. “Ketuhanan bukan di pantat”, demikian HRS berpendapat. Islam yang dianut 85% rakyat kita, namun selama ini hampir tersingkir dalam sumber ideologi dan paradigma kehidupan dan pembangunan, menjadi “mainstream” kembali.
Dukungan HRS sangat penting bagi Capres oposisi nantinya. Semua tokoh2 oposisi, baik partai maupun non partai, menyempatkan diri meminta restu HRS ke Mekkah. HRS merestui Anies Baswedan untuk Cagub DKI, lalu Anies menang. Lalu siapa yang didukung HRS ke depan?
Dalam rapat kerja Persaudaraan Alumni 212, Prabowo mendapat dukungan itu. Dan sampai saat ini Prabowo mendapat dukungan dari HRS. Tidak semua tokoh didukung HRS, misalnya Gatot Nurmantyo, menunjukkan bahwa dukungan HRS dilakulan dengan seleksi. Dalam kasus TGB (Gubernur NTB), yang tidak lagi di oposisi, karena berpaling mendukung Jokowi, PA 212 lalu menarik dukungan terhadap TGB.
Melihat dukungan HRS terhadap Prabowo tetap berlangsung hingga saat ini, dan hangatnya pertemuan Prabowo dengan HRS di Mekkah beberapa waktu lalu, menunjukkan kecenderungan dukungan HRS terhadap Prabowo semakin maksimum.
*Krisis Ekonomi*
Pertarungan pilpres ke depan dihantui dengan krisis ekonomi. Menurut berbagai akademisi asing, seperti Paul Krugman, dan pengamat dari lembaga keuangan dunia, seperti Morgan Stanley, negara negara “emerging market”, seperti Indonesia, sedang memasuki era krisis. Kenapa? Mereka melihat cenderung pada sisi pengaruh global yang dikaitkan dengan membengkaknya hutang, gagal bayar dan persoalan global lain yang menggerus kemampuan fiskal negara negara “emerging markets”.
Kita tentu harus menambahkan keadaan lokal, seperti yang sering diketengahkan ekonom *Rizal Ramli.* Faktor global dan lokal antara lain sebagai berikut: 1) Faktor faktor global adalah seperti a) kebijakan the Fed yang terus menaikkan suku bunga, sehingga “memanggil pulang” uang mereka, yang mengakibatkan meroketnya dollar, b) harga minyak dunia yang terus naik akibat sikap politik Amerika terhadap Iran soal nuklir, c) keluarnya Amerika dari sistem perdagangan bebas (multilateral menjadi bilateral), khususnya perang dagang terhadap China. d) harga komoditas rendah.
Dan, 2) faktor lokal adalah a) semakin tergantungnya pembangunan kita pada hutang, khususnya dalam mata uang dollar. b) Semakin mahalnya biaya pertumbuhan yang dilihat dari sisi ICOR (Incremental Capital-Output Ratio). Menurut mantan wakil ketua KPK, Muhmad Jasin, saat ini tertinggi di Asean. Jasin mengaitkan hal ini dengan maraknya korupsi. c) “Debt Servise Ratio” semakin besar dan “Trade and Current Account” semakin defisit.
d) Daya beli masyarakat yang terus melemah, e) daya serap tenaga kerja kita yang terus melemah (menurut Apindo hanya mampu menampung 500 ribu naker dari jumlah 2,5 juta naker baru tiap tahunnya). f). Ketimpangan dan kemiskinan yang semakin parah (oligarki yang semakin besar serta Gini yang tetap bengkak). g) Industrialisasi yang merosot. h). dan lain lain yang sifatnya rentan terhadap goncangan, seperti daya tahan perbankan, daya tahan orang miskin, daya tahan fiskal.
Dalam suasana menuju krisis ekonomi ini tentu kelompok idealis, yang sungguh2 memikirkan nasib bangsa, berbeda dengan kelompok yang cuma bermimpi untuk membangun dinasti kekuasaan. Kelompok idealis bergerak ke arah penyelamatan negara via pembentukan kekuatan baru yang lebih besar, yang mempunyai pandangan nasionalistik dibidang ekonomi.
_Dalam hal ini, Rizal Ramli, misalnya, sebagai sebuah sosok utama patriotik di sisi perekonomian, bisa menjadi indikator. Kemana Rizal berpihak, atau Rizal dilibatkan, disitulah idealisme membangun negara terjadi. Ini memang bukan indikator segala galanya, tapi ini sangat penting._
Sekali lagi, ini adalah pembahasan kita yang dikaitkan dengan situasi ekonomi. Situasi yang krisis, di mana banyak elit kurang sensitif.
*Kedekatan Rizal Ramli dengan Prabowo yang semakin sinergik dalam situasi krisis, menunjukkan tingkat kepemimpinan Prabowo yang tinggi, bahkan jika harus menghadapi krisis ekomomi.*
*Eksistensi Rezim Jokowi*
Pandangan kita tentang nasib Prabowo terkahir, harus kita kaitkan dengan eksistensi musuhnya, Jokowi. Sejauh ini Jokowi sudah berhasil menunjukkan kekuatannya di pilkada Jabar dengan capaian Ridwan Kamil; berhasil meredakan ketegangan dengan kalangan Islam, bahkan mendapat dukungan dari K.H. Makhruf Amin, Ali Mocthar Ngabalin, Tuan Guru Bajang dlsb, mendapatkan dukungan dari TNI dan dukungan dari banyak parpol.
Bagi petahana, kemenangan politik periode ke dua biasanya sangat terkait dengan keberhasil pembangunan yang dia janjikan, keberhasilkan mengkonsolidasikan kekuatan pendukung serta merangkul musuh-musuh politik.
Jika melihat politik SBY dulu untuk periode kedua, harus juga ada “sogokan” politik kepada rakyat via berbagai jenis subsidi harus dilipatgandakan. Untuk Jokowi, hal yang sama, kelihatannya sedang dia lakukan, a.l, berusaha mensupply kembali BBM bersubsidi, premium, memperluas penerima subsidi sosial PKH, menggencarkan dana desa dlsb.
Ketegangan di kubu Jokowi dibandingkan dengan kubu Prabowo relatif sama. Di kubu Prabowo tadi kita melihat manuver2 partai oposisi yang kelihatannya mulai menegasikan hanya Prabowo sebagai Capres mereka, sedang di kubu Jokowi, mereka terjebak dengan koalisi yang terlalu gemuk. Kesulitan Jokowi pertama adalah menentukan cawapresnya, kedua membagi porsi kekuasaan pada (partai) pendukung dan ketiga melihat sikap Megawati ke depan atas kekalahan cucu Soekarno di Jawa Timur, yang dianggap terkait dengan eksistensi Jokowi.
Dari sisi yang diuraikan di atas, konsolidasi koalisi Jokowi sama persoalananya dengan koalisi oposisi. Kembali kepada eksistensi rezim Jokowi dan Jokowi sendiri adalah sosok Jokowi tidak dapat lagi dikaitkan dengan politik pencitraan semata, melainkan keberhasilan kerja (kinerja).
Dari sisi kinerja, Jokowi mungkin akan melakukan klaim keberhasilan infrastructur. Namun, seiring krisis ekonomi, infrastruktur ini nantinya malah akan dijadikan “kambing hitam” membengkaknya hutang kita. Sehingga, Jokowi akan kesulitan menjual keberhasilan dia.
Dari sisi eksistensi Jokowi dan rezimnya ini, kelihatannya Prabowo tetap mempunyai peluang besar menawarkan sebuah rezim baru yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
Pembahasan di atas menunjukkan Prabowo semakin tangguh dalam menghadapi Jokowi ke depan.
Leadership yang tangguh, “Intangible asset” yang semakin besar, kepercayaan Imam Besar Habib Rizieq Sihab, sinergitas dengan ekonom nasionalis patriotik Dr. Rizal Ramli dan eksistensi razim penguasa yang datar selama 4 tahun ini, merupakan ukuran yang rasional, yang melandasi kepercayaan terhadap Prabowo.
Hal ini sekaligus cara pandang alternatif dari model-model survei jejak pendapat dari lembaga lembaga survei yang akurasinya tidak menunjukkan kredibilitas methodologi kuantitatif.
Ketangguhan Prabowo yang sangat besar tentunya masih harus diuji oleh kepemimpinannya yang mampu menyatukan kaum oposisi secara adil atau bahkan merangkul sebagain kelompok pendukung rezim Jokowi, serta mampu menunjukkan rezim yang ditawarkan ke depan mengutamakan kesiapan tim ekonominya dalam menghadapi krisis.
